“Jika tidak ada jawaban yang memuaskan, kami akan melakukan aksi besar-besaran! Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir orang!” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru enggan memberikan penjelasan lebih jauh dan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, yang enggan memberikan komentar terkait keterlambatan pembangunan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada permainan kotor dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Forum Rakyat NTB menuntut:
- Dilakukan audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
- Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
- Jika ditemukan indikasi korupsi, maka pihak terkait harus segera diproses hukum.
Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, Forum Rakyat NTB menyatakan siap melakukan aksi besar-besaran demi menegakkan transparansi dan keadilan.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor tanpa kejelasan, maka jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Forum Rakyat NTB.
