Lebih jauh, proyek ini mencakup dua jenis pekerjaan yang sangat berbeda: konstruksi fisik dan pengadaan alat kesehatan. “Dua jenis pekerjaan dengan spesifikasi dan keahlian yang jauh berbeda ini seharusnya dipisah. Tidak mungkin orang yang ahli dalam pengadaan alat kesehatan juga yang memasang batu bata. Ini adalah bukti lain bahwa proyek ini tidak dikelola dengan profesional dan sesuai standar yang semestinya,” kritik Faurani dengan tajam.
Kadin NTB mendesak adanya investigasi mendalam oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Labkesda NTB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Menanggapi kritik dan tuntutan yang muncul, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.,MARS menyatakan, “Semua proses ada di Labkes. Kepala Labkesda bertindak sebagai KPA dan PPK. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepala Labkesda.”
Namun, ketika media ini mencoba menghubungi Kepala Labkesda NTB, mereka menghadapi kendala. Saat mengunjungi kantor Labkesda, petugas keamanan menyatakan bahwa Kepala Labkesda sedang keluar kota. Upaya untuk menghubungi Kepala Labkesda melalui telepon tidak dijawab, dan pesan melalui WhatsApp pun tidak dibalas.
“Kami tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Pengadaan barang/jasa yang tidak transparan dan akuntabel adalah ancaman serius terhadap integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab,” pungkas Faurani.
