Ia menghimbau kepada seluruh pengurus PHDI dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia agar tidak perlu reaktif atau mengglorifikasi. “Sejak awal kita sangat percaya diri bahwa kita telah mengawal dan menjalankan Majelis (Re, PHDI) sesuai AD/ART, sehingga tidak ada keraguan akan legalitas dan legitimasi kita. Kita juga tidak perlu membuat narasi-narasi menyerang kelompok yang berbeda. Karena kita menyadari bukan itu yang dibutuhkan umat dari organisasi Majelis ini,” katanya.
Yang dibutuhkan lanjut dia, adalah kesadaran dan kebesaran hati untuk merangkul, mendamaikan, mengharmonisasi, yang menampilkan wajah Hindu yang indah sesuai ajaran-Nya dalam Weda yang agung.
“Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita itu dengan sepenuh hati. Dharmo Rakshati Rakshitah. Barang siapa melaksanakan Dharma akan dilindungi oleh Dharma,” katanya.
IK Budiasa mengatakan naskah Sekum PHDI Pusat ini mencerminkan sikap yang sangat dewasa dan bijaksana sebagai seorang pimpinan puncak di PHDI Pusat, di tengah masih adanya konflik antar elit Hindu yang mengatasnamakan PHDI.
Adanya permintaan agar soft copy atau scan SK Kemenkum dan HAM agar juga turut disebar, dijelaskan Budiasa bahwa ia harus berkoordinasi dengan jajaran pengurus lainnya dulu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Yang jelas, saya sudah terima SK itu dan sekarang ada di Sekretariat PHDI Pusat. Pernyataan saya ini saya pertanggung jawabkan dengan sungguh-sungguh,” ungkap Budiasa. (*)
