Jakarta – Dalam sebuah langkah monumental untuk mempercepat transisi energi nasional, PT PLN (Persero) resmi mengadopsi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menandai babak baru kelistrikan hijau di Indonesia. Dengan komitmen menambah kapasitas pembangkit hingga 69,5 gigawatt (GW) dalam satu dekade ke depan, PLN menghadirkan rencana paling ambisius dalam sejarah ketenagalistrikan nasional: memastikan 76% dari penambahan tersebut berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggarisbawahi pentingnya dokumen strategis ini sebagai fondasi bagi Indonesia mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. “RUPTL 2025-2034 bukan sekadar angka dan peta jalan, tapi manifestasi komitmen kita terhadap kedaulatan energi dan masa depan berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).
Skema bauran energi yang disusun sangat detail dan realistis, mengedepankan sumber energi surya dengan kapasitas 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta energi nuklir 0,5 GW sebagai pendatang baru yang mulai masuk perhitungan. Penambahan kapasitas hijau ini juga didukung oleh inovasi dalam penyimpanan energi dengan total 10,3 GW, yang berasal dari pumped storage dan battery energy storage system (BESS). Kehadiran sistem penyimpanan ini sangat penting untuk menjaga kestabilan pasokan listrik sekaligus mengatasi sifat intermiten sumber energi terbarukan.
Meski energi fosil masih menjadi bagian dari bauran, porsi pembangkit berbasis gas dan batubara diperkirakan hanya 24%, menandakan pergeseran nyata dari ketergantungan energi kotor. Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik per kapita yang matang, pemerintah memastikan RUPTL ini tidak hanya ambisius, tetapi juga terukur dan dapat diimplementasikan.
Pengembangan kapasitas energi hijau dijadwalkan berlangsung dalam dua fase: lima tahun pertama fokus pada pembangunan 27,9 GW kapasitas baru dengan porsi EBT sebesar 12,2 GW, termasuk PLTA, PLTS, PLTB, dan bioenergi, serta 3 GW kapasitas penyimpanan. Lima tahun berikutnya menjadi masa akselerasi dengan hampir 90% dari total 41,6 GW kapasitas baru bersumber dari energi hijau dan sistem penyimpanan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan perusahaan untuk melaksanakan rencana ambisius ini. “Sebagai BUMN ketenagalistrikan, PLN berdiri di garis depan untuk mendukung arahan pemerintah. Kami berkomitmen membangun sistem kelistrikan andal, efisien, serta ramah lingkungan yang menjadi tonggak sejarah transisi energi nasional,” katanya.
Transformasi sistem ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau ini tidak hanya akan mengurangi jejak karbon Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pembangunan infrastruktur hijau diharapkan menyerap tenaga kerja, menggerakkan sektor industri domestik, serta mendorong inovasi teknologi energi terbarukan yang berkelanjutan.
Dengan pijakan kuat dari RUPTL 2025-2034, Indonesia menempatkan diri di garis depan negara-negara berkembang dalam mengatasi tantangan perubahan iklim sekaligus memperkokoh kedaulatan energi nasional menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
