banner 728x250
Hukrim  

Skandal Proyek DAK NTB: APPM Ungkap Dugaan Jaringan Korupsi Sistematis, PT Titik Temu di Pusaran Kasus

"Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB menggelar unjuk rasa di depan Mapolda NTB, menuntut pengusutan tuntas skandal korupsi DAK Dikbud NTB. (Foto: Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

Mataram – Skandal dugaan korupsi pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kini menyeruak ke permukaan. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB dengan lantang meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan jaringan korupsi sistematis ini. Dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTB, APPM menyebut nama PT Titik Temu Konsultan sebagai salah satu aktor kunci dalam pusaran praktik kotor tersebut.

Koordinator APPM NTB, Mustakim, mengungkapkan hasil investigasi yang menunjukkan adanya pola sistematis dalam pengondisian proyek-proyek DAK. “Kami menemukan bukti dugaan pengumpulan fee dari rekanan proyek yang dikoordinasikan melalui PT Titik Temu Konsultan. Perusahaan ini diduga menjadi perantara bagi sejumlah oknum pejabat untuk mengelola dana ilegal,” ungkap Mustakim dalam orasinya.

banner 325x300

Dugaan keterlibatan pejabat tinggi di pemerintahan sebelumnya serta seorang Kabid di Dikbud NTB menambah panjang daftar nama yang disorot dalam kasus ini. Proyek DAK yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pendidikan di NTB justru dirusak oleh praktik-praktik korupsi yang membahayakan masa depan generasi muda.

Hasil investigasi APPM juga mengungkapkan bahwa modus pengumpulan fee proyek melibatkan pengkondisian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Bahkan, kualitas sejumlah proyek pendidikan di daerah yang dibiayai DAK dinilai buruk, dengan indikasi pengurangan spesifikasi dan markup anggaran.

“Korupsi seperti ini merampas hak rakyat atas pendidikan yang layak. Jika APH tidak segera bertindak, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin runtuh,” ujar Mustakim.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Mataram menyebutkan bahwa dugaan pengondisian proyek yang melibatkan konsultan independen seperti PT Titik Temu harus menjadi perhatian serius. “Jika benar ada pola sistematis, ini bukan hanya tentang korupsi, tetapi tentang bagaimana mafia proyek bekerja di lingkup birokrasi daerah,” tegasnya.

Publik kini menantikan langkah nyata dari Polda NTB untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya. APPM NTB menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini, bahkan jika harus membawa persoalan ini ke tingkat nasional untuk mendapat perhatian lebih luas.

banner 325x300