Mataram – Ketika uang rakyat melayang entah ke mana, dan pejabat sibuk berkelit, mahasiswa turun tangan. Itulah yang terjadi di depan Kejaksaan Tinggi NTB hari ini. Puluhan mahasiswa BEM Nusantara NTB menggelar aksi dengan satu pesan telak: “Jangan main petak umpet dengan keadilan.”
Skandal dana Pokir DPRD NTB 2025 kian berbau menyengat. Dugaan dana siluman semakin terang ketika muncul fakta bahwa sejumlah anggota dewan telah mengembalikan dana lebih dari Rp 2 miliar. Namun hingga kini, publik hanya diberi suguhan janji penyidikan yang seolah tak berujung. Para pejabat eksekutif pun seolah berjalan di atas awan tenang, tanpa tersentuh.
“Kalau uang rakyat sudah dikembalikan, itu bukan sedekah. Itu bukti kejahatan anggaran,” sindir Abed Aljabiri Adnan, Korda BEM Nusantara NTB, dalam orasinya. Ia menegaskan mahasiswa tidak akan berhenti sebelum Gubernur NTB dipanggil dan para pelaku ditetapkan sebagai tersangka.
BEM Nusantara NTB menyampaikan tiga tuntutan utama: pemanggilan Gubernur, penetapan tersangka berdasarkan bukti pengembalian dana, dan keterbukaan hasil penyidikan kepada publik.
Bagi mereka, keadilan tidak boleh berhenti pada “pengembalian uang” itu hanya basa-basi hukum yang sering jadi alasan untuk menyelamatkan nama pejabat.
Indra Harfianto Saleh, perwakilan Kejati NTB, mencoba memberikan jaminan dengan menyebut proses penyidikan masih berjalan. Namun janji itu terdengar seperti piring retak di telinga mahasiswa yang sudah muak dengan pola klasik “proses masih berjalan” tanpa hasil nyata.
Mahasiswa berjanji akan kembali turun dengan massa yang lebih besar jika Kejati NTB terus bermain di zona abu-abu. “Kalau Kejati lambat, kami yang akan percepat tekanan,” tutup Abed dengan lantang.
