“Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam,” kesalnya.
Menurut Amrullah, hingga hari ini belum ada kepastian jadwal pembayaran utang oleh Pemprov NTB.
“Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi,” cetusnya.
Utang Pemprov NTB kepada kontraktor yang belum terbayarkan hingga Maret 2023 mencapai Rp 260 miliar.
Dia pun menantang Pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.
“Supaya jelas benar dan salahnya. Kami kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kami saja yang disalahkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 yang masih mencapai ratusan miliar tersebut.
Gubernur NTB menilai utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek, padahal belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.
“Ini jadi pelajaran. Kontraktor senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya pinjam dulu, nalangain dulu,” sindir gubernur.
Zulkieflimansyah pun berjanji akan melunasi utang tersebut paling lambat Juni 2023.
“Kita kebiasaan sering mengerjakan apa-apa lebih dahulu,” sambung Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (*)
