“Di mana-mana setelah pilkada selalu ada yang coba bermain dengan jual beli jabatan. Tapi saya pastikan, di NTB tidak ada calo jabatan! Tidak ada satu pun orang yang saya beri wewenang untuk mengatasnamakan saya, bahkan istri saya sendiri tidak saya beri otorisasi, apalagi orang lain!” kata Iqbal dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa semua urusan pemerintahan hanya boleh dijalankan oleh birokrasi resmi yang digaji untuk bekerja bagi rakyat. “Tidak boleh ada orang di luar sistem yang ikut campur dalam mutasi atau promosi jabatan. Pemerintahan ini hanya diurus oleh mereka yang ada di dalamnya,” tegasnya.
Birokrasi Berbasis Data: NTB Melangkah ke Era Digital
Selain membenahi struktur OPD, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan Pemprov NTB lima tahun ke depan akan didasarkan pada data yang valid dan akurat.
“Semua kebijakan harus berbasis data, tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau kepentingan politik sesaat. Command Center di Kantor Gubernur NTB akan menjadi pusat informasi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Dengan sistem dashboard canggih di Command Center, pemerintah daerah akan memiliki akses real-time terhadap berbagai data penting, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. “Ini adalah era baru bagi NTB, di mana semua keputusan harus terukur dan transparan,” tambahnya.
Birokrasi Kuat, NTB Siap Tancap Gas!
Langkah revolusioner yang diambil Gubernur Iqbal dalam menata birokrasi NTB bukan sekadar wacana, tetapi sebuah komitmen nyata untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pengisian jabatan berbasis meritokrasi, penegakan disiplin birokrasi, serta penerapan kebijakan berbasis data, NTB kini tengah bersiap untuk memasuki fase baru pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Tahun ini adalah tahun penguatan, dan tahun depan NTB akan melaju lebih kencang!
