Mataram – Ketegangan menjelang rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat pada 15 Mei 2025 makin terasa. Seruan yang ramai bergulir di media sosial itu disebut sebagai bentuk aspirasi atas pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Namun, Pemerintah Provinsi NTB angkat suara—meminta masyarakat menahan diri demi kepentingan bersama.
“Pelabuhan itu bukan sekadar pintu keluar-masuk kendaraan. Ia adalah nafas ekonomi, urat nadi kehidupan masyarakat dari berbagai penjuru pulau,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, tegas di Mataram, Selasa.
Yusron mengingatkan, menyuarakan aspirasi adalah hak konstitusional, namun pelaksanaannya tidak boleh membahayakan ketertiban umum dan kelangsungan hidup orang banyak. Apalagi, Pelabuhan Poto Tano bukan fasilitas biasa. Ia menjadi simpul utama transportasi darat dan laut di kawasan timur Indonesia.
“Kalau pelabuhan ditutup, bukan hanya logistik dan penumpang yang terganggu. Nelayan, pedagang, petani hingga anak sekolah bisa kena imbas. Ini soal hajat hidup bersama,” ujarnya, mengingatkan.
Pemprov NTB, lanjut Yusron, tak menutup mata terhadap aspirasi pembentukan DOB Pulau Sumbawa. Namun, ia menekankan bahwa ranah itu bukan wewenang daerah. Prosesnya berada di tangan pemerintah pusat dan kini tengah berada dalam kerangka moratorium nasional.
“Kita ini sedang membangun. Fokus kita bagaimana NTB bisa tumbuh lebih baik. Jangan sampai energi kita habis untuk tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif terhadap pembangunan,” katanya.
Sebagai mantan Kadis Pariwisata, Yusron paham betul bagaimana sektor transportasi dan ketenangan sosial sangat menentukan geliat ekonomi daerah. Ia pun mengajak semua pihak untuk tetap menjaga NTB sebagai wilayah yang aman dan kondusif, bukan ladang konflik.
“Aspirasi tetap bisa disuarakan dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang bisa memicu kerugian besar bagi masyarakat kecil. Mari pikirkan mereka yang menggantungkan hidup dari denyut pelabuhan,” tutupnya.
Aksi boleh bergema, tapi jangan sampai mengorbankan roda ekonomi rakyat. Suara perubahan tak seharusnya menginjak kebutuhan dasar banyak orang.
