Mataram – Keterlambatan proyek pembangunan di Poltekkes Kemenkes Mataram kembali menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan proyek di sektor pendidikan. Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh serta peningkatan koordinasi antara pemilik proyek dan pelaku jasa konstruksi di daerah.
Konstruksi merupakan sektor vital dalam pembangunan daerah. Namun, berbagai kendala sering kali menyebabkan proyek infrastruktur, termasuk di bidang pendidikan, mengalami keterlambatan yang berdampak luas. Agus Mulyadi mengungkapkan bahwa banyak proyek yang seharusnya selesai tepat waktu justru mengalami stagnasi akibat perencanaan yang lemah, pengawasan yang kurang optimal, serta kurangnya koordinasi antara pemilik proyek dan asosiasi jasa konstruksi setempat.
“Kita sering menemukan proyek yang berjalan di luar jadwal karena berbagai faktor. Mulai dari perencanaan yang tidak matang, keterbatasan sumber daya, hingga lemahnya komunikasi antara pemilik proyek dan pelaku konstruksi di daerah. Padahal, asosiasi jasa konstruksi seperti Gapensi siap membantu memberikan masukan agar proyek bisa berjalan lebih efisien dan tepat waktu,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterlambatan bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berpengaruh pada kualitas pekerjaan. Banyak proyek yang akhirnya dikebut di akhir kontrak hanya demi menghindari denda keterlambatan, sehingga aspek kualitas sering kali terabaikan.
“Kita harus melihat jangka panjang. Jangan hanya mengejar target selesai, tetapi juga memastikan proyek dibangun dengan standar kualitas yang baik. Itu sebabnya penting ada evaluasi berkala dan keterbukaan antara pemilik proyek dan kontraktor,” tambahnya.
Menurut Agus, proyek-proyek besar seperti di Poltekkes Kemenkes Mataram harus menjadi contoh dalam tata kelola konstruksi yang baik. Dengan anggaran yang tidak sedikit, proyek-proyek ini seharusnya dijalankan dengan transparan dan berorientasi pada kualitas serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami di Gapensi berharap pemerintah dan pemilik proyek lebih terbuka untuk berkoordinasi dengan induk jasa konstruksi daerah agar berbagai kendala yang muncul bisa segera diatasi. Jangan sampai keterlambatan proyek menjadi tren berulang yang merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Agus menyarankan agar setiap proyek besar memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dan memastikan adanya keterlibatan para profesional di bidang konstruksi sejak tahap awal. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemilik proyek, pelaksana, dan asosiasi konstruksi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di NTB.
