Lombok Barat – Kebijakan pemangkasan Pagu Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat mulai memicu kekhawatiran serius di tingkat pemerintahan desa. Di Kabupaten Lombok Barat, khususnya wilayah Kecamatan Narmada, penurunan alokasi anggaran yang mencapai angka drastis tersebut dinilai telah melumpuhkan visi-misi kepala desa dan mengancam kesejahteraan para pelayan masyarakat di tingkat akar rumput.
Kepala Desa Sembung sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK-Kades) Narmada, H. Ali Abdul Syahid, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini sangat membingungkan bagi para manajer desa. Menurutnya, pemotongan anggaran terjadi sangat signifikan dan memukul banyak sektor vital di desa.
“Desa-desa di Lombok Barat, khususnya Narmada, sedang dalam posisi sulit. Kemarin rata-rata desa menerima Rp1,2 miliar, namun kini turun menjadi sekitar Rp367 juta. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 70 persen,” ujar H. Ali saat memberikan keterangan kepada media.
H. Ali menegaskan bahwa pemangkasan dana ini berdampak langsung pada program-program strategis desa. Ia menyebutkan bahwa tanpa dukungan dana yang memadai, janji-janji politik kepala desa kepada masyarakat melalui visi dan misi kini hampir mustahil untuk direalisasikan.
“Secara kritis bisa kami katakan, percuma kepala desa menyusun visi dan misi jika tidak didukung oleh dana dari pemerintah pusat. Banyak program fisik maupun pemberdayaan yang terpaksa berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Dampak yang paling menyakitkan dirasakan oleh para petugas sosial di desa, mulai dari guru ngaji, guru PAUD, hingga pengurus tingkat RT. Penurunan anggaran memaksa pemerintah desa memangkas honorarium secara besar-besaran.
Di Desa Sembung, honor guru PAUD yang sebelumnya sebesar Rp250.000 per bulan kini hanya tersisa Rp100.000. Kondisi serupa menimpa penghulu desa dan penghulu dusun yang honornya merosot dari kisaran Rp300.000–Rp400.000 menjadi hanya Rp100.000.
“Kami sadar ini akan memicu reaksi di masyarakat, bahkan mungkin ada yang memojokkan kami. Namun sebagai manajer desa, kami siap bertanggung jawab dan terus memberikan pemahaman terkait situasi regulasi yang ada,” tambahnya.
Selain sektor insentif, proyek infrastruktur yang bersifat multi-years atau tahun jamak juga terancam menjadi “proyek mangkrak”. H. Ali mencontohkan pembangunan gedung serbaguna dan lapangan futsal di desanya yang membutuhkan anggaran hingga Rp1 miliar.
“Proyek futsal kami baru berjalan dua tahun dengan anggaran Rp150 juta per tahun. Dengan pemangkasan ini, kemungkinan baru bisa selesai di atas tahun 2028. Ini sangat kami sayangkan karena bangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi krisis anggaran ini, Forum Kades Narmada berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera mengambil langkah kolaboratif. Para kepala desa kini menaruh harapan besar pada Bupati Lombok Barat supaya bisa merealisasikan program bantuan Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun.
“Program Bupati ini sangat dinantikan sebagai penyangga atas pemangkasan Dana Desa dari pusat. Kami berharap visi-misi Bupati tersebut bisa terwujud nyata demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat melalui desa,” pungkasnya.
H. Ali berharap, jika tidak bisa diakomodasi sepenuhnya tahun ini, pemerintah daerah dapat memberikan solusi bertahap pada tahun mendatang agar target pembangunan yang telah direncanakan setiap desa tidak terhenti total.tutupnya
