Ngada – Suasana hening pegunungan di Mataloko, Kabupaten Ngada, NTT, mendadak berubah ketika lubang-lubang lumpur mulai muncul di sejumlah titik kawasan panas bumi. Fenomena yang terkesan misterius ini tak sekadar mencuri perhatian warga, tapi juga menggugah respons cepat dari pemerintah dan PT PLN (Persero).
Dalam agenda intensif selama dua hari, 24–25 Maret 2025, tim gabungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bersama PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra, serta sejumlah pihak lainnya, menelusuri langsung keberadaan manifestasi geotermal berupa kolam lumpur yang diduga muncul akibat aktivitas bawah tanah di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko.
Investigasi ini merupakan kelanjutan dari audiensi PLN bersama Keuskupan Agung Ende, sekaligus upaya menindaklanjuti inspeksi teknis EBTKE sebelumnya terkait pengelolaan potensi geothermal yang strategis di kawasan timur Indonesia.
“Dari investigasi awal, manifestasi yang terlihat sebagian besar berada di lahan milik PLN, dan beberapa titik lainnya menyentuh lahan warga,” ujar Ali Ashat, tenaga ahli geothermal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang turut serta dalam tim. Ia menambahkan bahwa fenomena ini umum ditemukan di area geothermal, terutama saat musim penghujan, dan bisa menghilang dalam bentuk uap saat musim kemarau tiba.
Namun, keberadaan kolam lumpur tetap menyimpan potensi risiko. Gas-gas beracun seperti H2S bisa muncul sewaktu-waktu, menjadikan perlunya tindakan mitigasi. “Kami sarankan segera dilakukan pemagaran di lahan PLN dan pemasangan rambu keselamatan di area milik warga,” tegasnya.
PLN sendiri mengambil langkah aktif. General Manager UIP Nusra, Yasir, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPN, Pemerintah Desa Wogo, dan pemilik lahan untuk penetapan batas tanah, pemasangan ulang pilar yang hilang, serta pengadaan alat pendeteksi gas berbahaya. “Kami juga merespons usulan warga terkait potensi kompensasi jika manifestasi berkembang di luar lahan PLN,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Wogo, Kandida Longa, turut mendorong pemasangan police line di sekitar titik manifestasi sebagai bentuk perlindungan warga. “Kami setuju dengan PLN dan EBTKE untuk menyiapkan rambu-rambu keselamatan,” ucapnya.
Manager ULPL Mataloko, Gabriel Gella, juga mengingatkan warga agar tidak membawa ternak ke sekitar lokasi manifestasi, sembari menegaskan pentingnya sosialisasi untuk mencegah kejadian yang tak diinginkan.
Investigasi ini bukan hanya tentang kolam lumpur semata, melainkan juga tentang bagaimana negara hadir dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memaksimalkan potensi energi bersih yang dimiliki bumi Nusantara bagian timur ini.
