Kamis, 16 Juli 2026 | 04.24 WITA
Ekobis  

Bank NTB Syariah Kantongi Kuota KUR Rp40 Miliar, Perkuat Modal UMKM dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi NTB

Jajaran Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama penyaluran KUR 2026. Program ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM, memperluas inklusi keuangan syariah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (Dok. Bank NTB Syariah)

MATARAM – Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro dan kecil di daerah kembali diwujudkan melalui penunjukan Bank NTB Syariah sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026.

Kembalinya Bank NTB Syariah ke dalam program nasional tersebut membuka peluang semakin luas bagi ribuan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh akses pembiayaan produktif berbasis syariah.

Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran sebesar Rp40 miliar, dengan alokasi Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar bagi Pekerja Migran Indonesia.

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin mengatakan, kehadiran kembali program KUR menjadi energi baru bagi percepatan pertumbuhan sektor riil di NTB.

“Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, memperbesar kapasitas bisnis UMKM, sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang nyata,” katanya.

Menurutnya, pembiayaan syariah melalui KUR akan diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kreatif hingga jasa diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi apabila didukung akses permodalan yang memadai.

Tidak hanya itu, pembiayaan KUR bagi calon PMI juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui akses pembiayaan yang lebih aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah.

Dengan sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah, Bank NTB Syariah optimistis program KUR mampu memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai fondasi utama ekonomi NTB.