Di sana kata Suroto, banyak hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Mulai dari pakir miskin, orang terlantar, lansia terlantar, disabilitas, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan kesehatan masyarakat.
“Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian datang ke kantor bupati. Salah satu kantor yang paling rame sampai sore ya Dinas Sosial. Karena nangani paling banyak,” katanya.
Kendati demikian, Suroto menjelaskan bahwa seluruh masyarakat pasti bakal difasilitasi namun tentu dengan melihat kondisi keuangan daerah.
“Kalau tidak bisa kita tangani di daerah, kita ajukan ke Provinsi dan ke pusat. Dan terbukti yang kami ajukan ke pusat selalu direspon berkat komunikasi dengan DPR RI Pak Rachmat Hidayat, Alhamdulillah,” ujarnya.
Menurut dia, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Lombok Timur saat ini adalah persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga program tersebut saat menjadi prioritas oleh pemerintah kabupaten.
“Dan hari ini itu sebagai prioritas Pj Bupati tahun ini bercita-cita 90 persen. Maunya 100 tetapi yang mampu ya diharapkan bayar sendiri, dan yang tidak mampu akan menjadi tanggungan pemerintah,” ungkapnya.
Suroto menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat telah memberikan sebanyak 736 ribu layanan. Kemudian pada bulan depan pihaknya bakal mendapatkan jatah lagi sebanyak 1 persen sehingga sisa yang belum tercover BPJS tinggal 2 persen.
“2 persen itu jumlahnya 26 ribu, dan di daerah siap untuk mengeluarkan anggaran. Tetapi akan lebih baik kami akan meminta bantuan kepada Ayahandanya (Rachmat Hidayat) yang 26 ribu itu mudah-mudahan ada pengurangan dari pemerintah pusat sehingga kabupaten sisanya sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya.
Dengan begitu, seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur akan terlayani semua dengan jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Minimal masyarakat punya BPJS, agar tidak perlu nunggu sakit yang penting sudah punya duluan. Agar tidak sekarang sakit baru buat,” katanya.
