Sebagai pemimpin yang lahir dari desa, Kepala Desa kata Didu, memiliki kepekaan yang unik terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kedekatannya dengan masyarakat akar rumput pun sudah teruji. Karena itu, keputusan Kepala Desa untuk turut serta dalam Pilkada tahun depan, sudah pasti akan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
”Ini bakal menciptakan kesadaran politik di tingkat lokal dan mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi,” tandas Didu.
PDIP Avant Garde Kepala Garde di Pilkada Serentak 2024
Tentu saja, untuk bisa maju dalam Pilkada, salah satu pintu yang harus dimiliki oleh Kepala Desa adalah melalui partai politik selain melalui jalur perseorangan. Berdasarkan kajian Mi6, PDI Perjuangan menjadi partai politik di NTB yang membuka jalan dan peluang besar bagi Kepala Desa untuk tampil di panggung Pilkada. Hal yang akan menjadikan PDIP NTB sebagai pelopor atau meminjam istilah bahasa Prancis, menjadi Avant Garde, lantaran memilih langkah yang out of the box atau tidak lazim sebagaimana partai politik
Rekam jejak hubungan baik antara para Kepala Desa di NTB dengan PDIP memang sudah terentang sangat lama. PDIP memiliki kesadaran yang dibangun sejak zaman Bung Karno, bahwa desa kuat akan melahirkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Itu sebabnya, dalam Rakernas PDIP Tahun 2023, digagas langkah bagaimana agar desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat.
PDIP juga menunjukkan konsistennya memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik. Dan langkah tersebut dilakukan partai yang dipimpin Prof. Hj Megawati Soekarnoputri ini, bukan demi kepentingan politik praktis atau kepentingan elektoral. Namun, karena sepenuhnya menyadari peran dan potensi penting yang dimiliki desa. PDI Perjuangan sadar desa menjadi benteng budaya, sehingga partai berkelir merah ini berkewajiban mengembangkan satuan wilayah pemerintahan paling dasar tersebut.
Baru-baru ini pula, Sekretaris Jenderal PDIP telah mendaulat H Rachmat Hidayat sebagai duta para Kepala Desa di NTB. Sebagai duta para Kades tersebut, tugas Rachmat adalah memastikan suara para kepala desa didengar dan kepentingan masyarakat desa terwakili di tingkat pusat.
Karena itu, Didu melihat, bagaimana telah terbangun hubungan yang sangat erat dan dekat antara masyarakat desa, para Kepala Desa, dengan PDI Perjuangan. Itu mengapa, Rachmat Hidayat dalan menjalankan sejumlah kegiatan kemanusiaan dan penyaluran program aspirasinya sebagai Anggota DPR RI, pasti ada rekam jejak keterlibatan para kepala desa dalam aksi kemanusiaan tersebut.
Didu juga tahu, bahwa para Kepala Desa di NTB tidak pernah sungkan menghubungi langsung Rachmat Hidayat, untuk meminta bantuan jika ada permasalahan yang sedang dihadapi warganya. Mereka meminta bantuan kursi roda untuk masyarakat penyandang disabilitas. Mereka meminta bantuan untuk pembangunan ruang kelas pesantren. Ada pula permintaan bantuan untuk rumah ibadah, dan aneka rupa permintaan bantuan demi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dan atas berbagai permintaan tersebut, tak sekalipun Rachmat Hidayat menolak. Bahkan, menyanggupinya dengan sepenuh hati.
Menurut Didu, apa yang terjadi antara PDIP dan para Kepala Desa di NTB tersebut, menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara partai politik dan kepala desa. Dan di era demokrasi saat ini, hal tersebut kata Didu, adalah fondasi yang kokoh bagi kemajuan masyarakat. Dengan bekerja bersama, PDIP dan Kepala Desa telah menciptakan sinergi yang mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. PDIP memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara Kepala Desa menjadi pelaksana yang efektif di lapangan.
”Hubungan baik dan erat antara PDIP dan Kepala Desa ini rupanya bukanlah hanya tentang kekuasaan belaka. Tetapi lebih dari itu. Ini adalah hubungan tentang pelayanan kemanusiaan dan keberlanjutan,” tandas Didu.
