MATARAM – Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai strategi utama mendorong lompatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Nusa Tenggara Barat pada 2026.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat serta rehabilitasi madrasah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan akses layanan pendidikan.
Kepala Satker Prasarana Strategis NTB, Agung Stiawan, S.T., M.T., menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak semata berorientasi pada output fisik, tetapi pada dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Pendidikan menjadi kunci. Infrastruktur yang kami bangun harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas SDM,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Pembangunan Sekolah Rakyat difokuskan di Kabupaten Lombok Utara, sementara rehabilitasi madrasah dilakukan pada 34 titik di seluruh kabupaten/kota. Program ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam memperkuat akses dan kualitas pendidikan di daerah.
Namun di balik target ambisius tersebut, tantangan klasik masih membayangi. Kesiapan lahan menjadi persoalan utama yang kerap memperlambat proses pembangunan.
Satker mencatat masih terdapat lahan yang belum memenuhi kriteria clean and clear, baik dari sisi administrasi maupun kesesuaian peruntukan. Kondisi ini memaksa perlunya koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar proyek tidak tersendat.
Di sisi lain, pengawasan proyek diperketat melalui sistem berlapis. Selain melibatkan konsultan pengawas dan manajemen konstruksi, pengendalian juga dilakukan secara rutin setiap pekan.
Tak hanya itu, pengamanan proyek turut melibatkan Kejaksaan Tinggi NTB guna memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel.
Ulasan: Infrastruktur Pendidikan, Investasi Jangka Panjang NTB
Langkah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB menunjukkan arah pembangunan yang semakin berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.
Fokus pada pendidikan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Namun, persoalan klasik seperti kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektor masih menjadi titik rawan. Jika tidak ditangani secara sistematis, percepatan pembangunan berpotensi terhambat.
Di sisi lain, penguatan pengawasan dan keterlibatan aparat penegak hukum menjadi indikator meningkatnya keseriusan dalam menjaga tata kelola proyek.
Jika konsisten, strategi ini tidak hanya akan menghasilkan bangunan, tetapi juga menciptakan fondasi SDM unggul yang menjadi kunci daya saing NTB ke depan.
