MATARAM – Di tengah gegap gempita ibadah di tanah suci, ada cerita yang nyaris luput dari perhatian: jamaah umroh asal Nusa Tenggara Barat yang justru terjebak dalam situasi memilukan. Bukan karena tak mampu beribadah, tetapi karena ditelantarkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Sebanyak 41 jamaah diberangkatkan dengan janji perjalanan suci yang nyaman. Namun kenyataan berkata lain. Mereka “ditahan” selama enam hari di Jakarta tanpa kejelasan, membayar sendiri hotel dan makan, sebelum akhirnya diberangkatkan ke Mekkah dengan durasi ibadah yang dipangkas secara sepihak.
Lebih tragis lagi, tiket pulang yang seharusnya menjadi hak mutlak jamaah justru tidak pernah benar-benar ada di tangan mereka. Dokumen perjalanan dikendalikan sepihak, membuat jamaah yang mayoritas lansia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri.
Ketika jadwal pulang tiba, yang datang bukanlah kepastian, melainkan pengabaian.
“Mereka bayar semuanya sendiri. Sampai diusir dari hotel karena tidak mampu,” ungkap Noviyani, keluarga jamaah, dengan nada getir.
Hari-hari di tanah suci berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Dengan biaya harian mencapai ratusan ribu rupiah, jamaah terpaksa memasak sendiri, berbagi tempat, bahkan mengandalkan kiriman keluarga yang juga terbatas.
Dari 41 jamaah, kini 17 orang masih tertahan di Mekkah. Tiket yang sempat dijanjikan untuk kepulangan kembali dibatalkan. Sementara sebagian kecil yang berhasil pulang, itu pun bukan karena tanggung jawab travel, melainkan hasil gotong royong keluarga.
Yang lebih mengiris, di antara mereka ada yang jatuh sakit. Di negeri orang, tanpa perlindungan, tanpa kepastian, tanpa negara.
Pertanyaannya sederhana: di mana negara ketika warganya terlantar di tanah suci?
Kasus ini bukan sekadar kelalaian travel. Ini adalah potret lemahnya pengawasan, rapuhnya sistem perlindungan jamaah, dan lambannya respons otoritas.
Sorotan kini mengarah pada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan negara hadir.
Jika pemerintah hanya menunggu laporan resmi, sementara jamaah sudah terlantar berhari-hari, maka birokrasi telah gagal membaca situasi darurat kemanusiaan.
Ibadah umroh adalah urusan spiritual, tetapi ketika terjadi penelantaran, itu menjadi urusan negara.
Dan negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan rakyatnya sendiri.
