Mataram – Transformasi digital dalam sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bank NTB Syariah dalam menghidupkan kembali program tersebut setelah tujuh tahun terhenti.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menegaskan bahwa saat ini proses integrasi dengan sistem pusat menjadi fokus utama. Tanpa koneksi ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR tidak dapat dilakukan.
Ia menjelaskan, perubahan mekanisme dari sistem manual ke sistem digital terintegrasi membuat Bank NTB Syariah harus melakukan penyesuaian besar, termasuk membangun ulang koneksi yang sempat terputus.
“Seluruh proses sekarang berbasis sistem dan langsung terhubung ke kementerian. Jadi tidak bisa lagi berjalan tanpa integrasi,” jelasnya.
Meski demikian, tahapan administratif telah sepenuhnya rampung. Penandatanganan MoU dengan pemerintah pusat sudah dilakukan di Jakarta, menandai kesiapan dari sisi regulasi. Tinggal satu tahap krusial, yakni penyempurnaan koneksi sistem.
Menariknya, kebijakan KUR tetap mengacu pada standar nasional, termasuk ketentuan plafon pinjaman dan agunan. Untuk pinjaman hingga Rp100 juta, bank tidak diperkenankan meminta jaminan dari nasabah.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tengah menyiapkan kebijakan tambahan berupa subsidi bunga. Skema ini berpotensi menurunkan bunga KUR menjadi nol persen, sehingga semakin meringankan pelaku usaha.
Selain KUR umum dan TKI, pemerintah juga mendorong lahirnya KUR sektor peternakan sebagai sektor unggulan baru di NTB. Namun, skema tersebut masih dalam tahap proses.
Bank NTB Syariah sendiri memilih berhati-hati dengan belum membuka pengajuan KUR sebelum sistem benar-benar siap. Hal ini untuk memastikan proses pencairan dapat dilakukan secara cepat, dengan target penyelesaian hanya dua hingga tiga hari.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka April 2026 akan menjadi tonggak penting kembalinya KUR sebagai penggerak ekonomi daerah.
